nusakini.com - Jakarta - Sejak tahun lalu hingga kini, Dinas Kehutanan DKI Jakarta berhasil mengumpulkan denda sebesar Rp 321 juta dari 20 pelanggar yang melakukan penebangan pohon liar.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Dinas Kehutanan DKI Jakarta, Henri Perez Sitorus mengatakan, sanksi denda yang diberikan kepada pelanggar sesuai dengan pasal 12 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

• Persija Siap Sukseskan Grand Launching JIS
• Disparekraf DKI Jakarta Hadiri Konferensi Unesco Creative City Network, Kembangkan Potensi Jakarta Sebagai City of Literature
• HLM TPID DKI Jakarta, Wagub Ariza Tekankan Pentingnya Inovasi dan Tingkatkan Kolaborasi dalam Pengendalian Inflasi
• Pemprov DKI dan Kementerian Koordinasi Sukseskan Migrasi Penyiaran Televisi Digital
• Saepulloh dan Windy Terpilih Sebagai Duta Anti-kekerasan DKI

"Mulai 2017 sampai Februari 2018, denda yang terkumpul Rp 321 juta," ujarnya

Henri menjelaskan, denda dari penebangan pohon liar tersebut langsung masuk ke kas negara setelah para pelanggar mengikuti proses sidang tindak pidana ringan (tiriping) di Pengadilan Negeri (PN).

"Jadi denda tersebut langsung masuk ke penerimaan negara, bukan Pemprov DKI. Karena pengadilan itu sudah di luar dari otonomi daerah," jelasnya.

"Sekarang masih mengantre lagi ada tiga kasus. Tanggal 16 Maret, pelanggar akan disidangkan lagi," tandasnya.(pr/kj/al)